SUMBER-SUMBER KEKUASAAN EKSEKUTIF

Dari semua cabang pemerintahan, Eksekutif merupakan institusi yang tergolong paling tua dan paling banyak diadopsi secara luas. Bukti arkeologi yang ditemukan di Timur Tengah menunjukkan institusi kerajaan (kingship) telah eksis lebih dari 5000 tahun lalu. Institusi Eksekutif di pemerintahan menjadi pusat perhatian (focal point) dari kekuatan politik dan pembuatan keputusan yang efektif semenjak terbentuknya lembaga pemerintahan di kalangan masyarakat. Sampai saat ini, ketika bicara tentang pemeritahan - dalam konteks sempit - maka merujuk pada Eksekutif. Hal ini dapat dipahami karena Eksekutif memiliki sumber-sumber kekuasaan yang secara monopoli hanya melekat padanya.

Kekuasaan Informasi

Informasi merupakan salah satu sumber kekuasaan bagi Eksekutif. Sebagai pembuat keputusan, Eksekutif dekat dengan informasi yang mengalir di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Dengan memiliki informasi, Eksekutif dapat mengetahui baik dan atau buruknya suatu hal yang terkait dengan posisinya sebagai pemimpin organisasi pemerintahan.

Kekuasaan Organisasi

Sumber kekuasaan kedua yang dapat digunakan oleh Eksekutif pemerintah yakni Organisasi. Semua eksekutif senantiasa didukung oleh profesional birokrasi yang berasal dari sipil ataupun militer, termasuk partai politik yang melayani Eksekutif tertinggi di pemerintahan.

Di Kanada, Perdana Menteri dan Kabinet menikmati kekuasaan monopoli di dalam organisasi pemerintah. Eksekutif memiliki kewenangan untuk memerintah langsung kepada semua tingkatan birokrasi dalam rangka untuk membuat usulan dan mengimplementasikan kebijaksanaan. Eksekutif politik dapat meminta dari para staf menteri, struktural partai, dan kaukus pemerintah untuk memberikan informasi dan saran bagi inisiatif kebijaksanaan.

Di Amerika Serikat, Staf Gedung Putih hanyalah bagian kecil dari keseluruhan personalia Kantor Presiden, namun memiliki akses langsung kepada semua lembaga pemerintahan. Tak seperti Eksekutif di Kanada yang menjadi satu dengan proses legislatif dan keduanya membentuk birokrasi pemerintahan, Kongres Amerika Serikat sepenuhnya merupakan lembaga pemerintah yang independen, dengan birokrasi yang terpisah. Antara Eksekutif Puncak dan Birokrasi Kongres tak selalu memiliki pandangan yang sama. Oleh karenanya, seringkali terjadi ketegangan antara Presiden dan organisasi pemerintahan lainnya.

Di negara yang otokratik, eksekutif memiliki lebih anyak kendali terhadap berbagai organisasi pemerintahan. Dalam sistem politik yang tidak mengenal kompetisi dan sistem pertanggung-jawaban, eksekutif di negara non-demokratrik memiliki keunggulan organisasi yang mudah dikenali dibandingkan dengan mitranya di negara demokratik. Kementerian dan birokrasi berperan sebagai lembaga pelaksana kebijaksanaan, atau dalam bentuk yang sederhana berfungsi sebagai pendukung sahnya (legitimator)  kebijaksanaan sesudah dibuat oleh Eksekutif.

Kekuasaan Kewenangan Penuh

Legitimasi – pelaksanaan otoritas politik oleh Eksekutif dalam cara yang diterima sebagai berhak penuh oleh segenap anggota komunitas politik – merupakan sumber kekuasaan Eksekutif. Salah satu cara untuk menguji legitimasi adalah tingkat tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman (coercion) oleh eksekutif untuk melawan rakyat guna mendapatkan kesepakatan atau kepatuhan, semakin tinggi koersi, semkain rendah legitimasi.

Tidak ada eksekutif yang mampu memerintah hanya berdasarkan paksaan, karena bila hal ini terjadi akan meningkatkan legitimasi pemimpin kelompok pembangkang, atau pegerakan oposisi. Dalam sistem politik demokrasi, eksekutif mendapatkan legitimasi dari kepatuhan para politisi terhadap prinsip konstitusi dan ketaatan terhadap standard dan prosedur yang mereka buat sendiri. Penilaian tentang kearifan (wisdom) dan moralitas seseorang eksekutif dapat berbagai rupa, namun terhadap legitimasi si eksekutif tak pernah mereka persoalkan.

Dua kasus, di Kanada dan Amerika Serikat, dapat menjadi contoh bagi prinsip tersebut di atas. Di Kanada, strategi kebinet untuk mengurangi: pengangguran, defisit nasional, hutang menuai reaksi dari berbagai pihak, namun demikian sebagian besar warga negara Kanada tetap mengharapkan agar Undang-Undang Anggaran segera disahkan (sehingga menjadi legitimate) oleh pemerintahan yang sedang berkuasa. Di Amerika Serikat, keputusan Presiden Ford mengampuni Presiden Nixon atas tindakan kriminal yang dilakukan selama menjabat sebagai presiden secara umum diterima sebagai keputusan yang memiliki legitimasi, menggunakan kewenangannya sebagai Presiden., meskipun sebaian besar rakyat Amerika meragukan kearifan, kualitas, dan moralitas Presiden Ford.

Kekuasaaan Ekonomi

      Kekuasaan ekonomi merupakan sumber utama yang memperkuat eksekutif. Karena dominasinya di dalam struktur pemerintahan, eksekutif menguasai bagian terbesar sumber daya ekonomi di negaranya. Hal ini dilakukan melalui kekuasaan menetapkan dan menarik pajak, serta menghukum mereka yang tidak taat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak, serta mendapatkan keuntungan dari investasinya di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

      Bagi sementara Eksekutif, memegang kekuasaan ekonomi seringkali memabukkan, sehingga lupa bahwa sumber daya ekonomi yang berada dalam kekuasaannya sejatinya bukanlah miliknya pribadi. Yang terjadi, sebagai mana terjadi di Kanada dan berbagai negara lainnya, eksekutif memanfaatkan posisinya sebagai pemegang kekuasaan ekonomi untuk memberikan kontrak pengadaan barang dan atau jasa, atau perijinan pengusaaan sumber daya ekonomi, kepada kelompoknya, kerabatnya atau mereka yang separtai, dengan maksud agar dapat terpilih kembali pada masa bhakti berikutnya.

   Eksekutif politik di Kanada, disebut pula Kabinet, memegang kekuasaan ekonomi yang sangat besar. Argumennya, melalui kabinet pendapatan negara diperoleh, fiskal dan moneter dikelola, kebijaksanaan direncanakan dan diundangkan melalui proses anggaran pemerintah. Undang-Undang Administrasi Keuangan merupakan landasan hukum yang memberikan kewenangan kepada Kabinet memegang kendali penuh dalam proses penetapan anggaran. Dewan Perbendaharaan Negara (The Treasury Board) merupakan Komite di bawah kendali Kabinet yang bertangung jawab mengawasi kekuasaan keuangan pemerintah. DPN memberikan nasehat kepada Kabinet mengenai kelayakan keuangan dari sasaran pembangunan. Sementara itu, Departmen Keuangan yang merupakan lembaga pengumpul pendapatan negara berwenang menetapkan sistem perpajakan, serta berkoordinasi dengan anggota Kabinet lainnya guna memastikan berfungsinya kebijakan penghimpunan pendapatan negara.

   Di Amerika Serikat, kebijaksanaan ekonomi pemerintah federal diketahui secara terbuka sebagai anggaran Eksekutif. Presiden memiliki kewenangan untuk membuat keputusan guna menyetujui atau menolak usulan belanja negara baik yang bersifat rutin maupun untuk proyek.  Meski sudah tergolong sebagai negara maju, Amerika Serikat masih terus membangun infrastruktur publik seperti dam atau bendungan, perbaikan lingkungan, perbaikan lingkungan perkotaan, jalan raya, bandar udara, pelabuhan, peningkatan fasiltas universitas, dan berbagai pekerjaan publik lainnya. sejalan dengan itu, terjadi kecenderungan diskresi Presiden memainkan peran yang sangat besar dalam memutuskan di mana dan kapan suatu projek akan diimplementasikan. Lain presiden beda pula preferensinya. dalam kontek ini berlaku pula favoritsm, khususnya kepada wilayah atau negara bagian yang warganya merupakan pemilih loyal (konstituen) Senator atau Partai berkuasa. 

      Di negara otoriter, kekuasaan ekonomi yang melekat pada Eksekutif acap kali dikorupsi. Sudah menjadi pengetahuan umum bila pejabat tinggi pemerintah mengambil uang dari kas pemerintah, menguasai properti publik - seperti tanah, uang, dan aset bergerak - untuk kepentingan pribadi melalui tindakan yang legal maupun dengan cara melawan hukum. Kasus semacam ini banyak terjadi di negara - negara Afrika, dan Asia. Eksekutif di negara totalitarian, mengelola kekuasaan ekonomi melalui saluran partai maupun aparat negara. Di negara yang dikuasai regim komunis, individu yang paling berkuasa bukanlah pejabat tinggi pemerintahan, namun sekretaris jenderal partai komunis yang berkuasa. Ideologi partai merupakan prioritas tertinggi bagi pejabat pemerintahan untuk menentukan arah perencanaan dan investasi ekonomi, sekaligus mencapai sasaran pembangunan ekonomi.

APA YANG DIKERJAKAN OLEH EKSEKUTIF

   Meski  gaya politik  dan struktur organisasi pemerintahan berbeda dari satu negara ke negara lainnya, fungsi eksekutif dapat digeneralisasikan. Dalam semua kasus, tindakan eksekutif merupakan produk budaya politik: peran dan fungsi eksekutif modern ditentukan oleh bagaimana pendapat rakyat dan politisi.

 

            Peran Sebagai Simbol dan Seremoni

      Kepala negara merupakan simbol dan kehormatan eksekutif pemerintah. Ada sejumlah keuntungan dari adanya pemisahan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Di banyak negara, dipandang penting untuk memiliki lembaga tinggi negara (dan orang-orang yang duduk di dalamnya) yang independen dari pergulatan politik untuk menguasai pemerintahan. Keberadaan Kepala Negara dimaksudkan untuk menjaga negara dari pergolakan politik dan merawat persatuan dan keberlanjutan negara bangsa.

Di Kanada, Belanda, Norwegia, dan Inggris, wakil kerajaan merupakan simbol negara dan bertindak secara independen dalam memenuhi kepentingan segenap masyarakat. Gubernur Jenderal selaku yang mewakili ratu sebagai kepala negara membuka sidang Parlemen dan menghadiri acara -acara publik. Ketika ada pemilihan umum atau terjadi kegagalan pemerintahan, kepala negara secara resmi memiliki kewenangan untuk menunjuk dan mengangkat Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan cara ini, Kepala Negara merupakan pembawa (transmitter) legitimasi dan personifikasi negara.

Dalam sistem politik di mana fungsi seremonial dan eksekutif politik berada di tangan yang sama, seperti di Amerika Serikat, Indonesia dan negara-negara Republik, selalu ada resiko presiden akan menggunakan otoritasnya sebagai kepala negara untuk meningkatkan kekuatan politiknya, atau keterlibatanya dalam praktek politik akan membatasi kesatuan dan fungsi seremonial eksekutif. Di pihak lain, penyatuan kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh satu individu memperbesar peluang bagi liputan media yang sedemikian besar sehingga dapat membuhul menjadi kekuatan utama dari berbagai insttitusi politik. Guna mencegah penyalah-gunaan kewenangan. kekuasaan sedemikian besar yang melekat pada presiden ini memerlukan pengujian dan penyeimbangan (check and balance). Di Amerika Serikat, Kongres memiliki kewenangan untuk membatalkan legislasi yang dibuat oleh Presiden dan menguji inisiatif presiden berkenaan dengan kebijakan luar negeri dan penunjukkan pejabat judikatif.

      Memberikan Kepemimpinan

   Di semua sistem politik modern, eksekutif telah menjelma menjadi tempat keberadaan kepemimpinan. Eksekutif menjadi pusat gravitasi kekuasaan politik, terkosentrasi, dan menyebar melalui berbagai tingkat pemerintahan. Kualitas kepemimpinan yang ditunjukkan oleh eksekutif dapat mengaktivasi setiap faktor kekuasaan dan mengkestrasi keunggulan-keunggulan yang belum muncul dan masih bersifat terbatas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara atau masyarakat, bahkan kelangsungan hidupnya, besar atau kecilnya dipengaruhi secara dominan oleh kualitas dan kompetensi kepemimpinan eksekutif.

Pada kenyataannnya, kemampuan eksekutif sebagai pembuat keputusan untuk memobilisasi sumber daya manusia dan atau sumber daya lainnya, juga menunjukkan kekuasaan yang dimilikinya. Peran eksekutif dalam merekrut bakat-bakat yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus, penjaga kedaulatan negara, pemimpin bangsa oleh karenanya menjadi hal yang sangat dihargai masyarakat. Presiden selaku eksekutif tertinggi di pemerintah berwenang menunjuk anggota kabinet, termasuk juga personel kunci di jajaran birokrasi. Kewenangan ini selanjutnya dapat dilimpahkan ke institusi yang diberi mandat melaksanakan kewenangan Presiden.

Dalam situasi damai atau ketika hadapi perang, eksekutif politik dituntut mampu memimpin rakyat dan birokrasi pemerintahan secara efektif. Meskipun sedang menghadapi problem domestik, seperti penurunan kinerja ekonomi, pertengkaran antar elite politik, kesenjangan sosial, demo rakyat yang tidak puas atas pelayanan publik yang diberikan pemerintah, dan lain sebagainya, pemimpin sebuah negara tetap harus memerhatikan implikasi keputusan-keputusan yang dibuatnya terhadap lingkungan internasional. Sebagai contoh, ketika suatu negara sedang menghadapi krisis ekonomi, dan kepala negaranya tak berhasil mengatasi masalah domestiknya, maka implikasi dari krisis ekonomi tersebut dapat memengaruhi negara lain, yang bila tidak segera diambil tindakan penyelamatan dapat menimbulkan krisis global. Contoh yang pernah terjadi, ketika Amerka Serikat mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka dampak luar bisa dirasakan oleh negara-negara yang secara tradisional menjadi eksportir komoditas strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Amerika. Demikian juga ketika Pemerintah China melarang digunakannya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas di bawah 100 Mega Watt, maka permintaan terhadap batubara merosot drastis, yang pada gilirannya menurunkan harga batubara internasional, dan dampak yang dilihat, banyak perusahaan tambang batubara di Indonesia yang merugi, menutup kegiatan penambangan, dan pada akhirnya menaikkan angka pengangguran tenaga kerja trampil dan terdidik.

            Membuat Kebijaksanaan

          Eksekutif merupakan pusat syaraf dalam proses pembuatan keputusan di pemerintahan modern. Sejak awal keberadaan pemerintahan yang terorganisir, membuat dan melaksanakan peraturan yang mengikat telah menjadi tugas eksekutif pemerintah, bahkan pernah pada suatu periode sejarah, struktur eksekutif politik membuat undang-undang tanpa keberadaan legislatif. Raja bertindak sekaligus sebagai eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

   Zaman berubah, saat ini lazim dianut pemisahaan kekuasaan, sehingga eksekutif modern merupakan struktur terpenting dalam pembuatan kebijaksanaan publik di semua pemerintah di seluruh dunia. Kebijaksanaan publik didefinisikan dalam berbagai  pendekatan, namun secara umum merupakan resultanta dari pilihan yang dilakukan oleh eksekutif baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memerhatikan ketersediaan sumber daya yang dikuasainya.

Eksekutif juga memiliki kesempatan untuk mempublikasikan kebijaksanaan publik yang dibuatnya sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hubungan ini, eksekutif dapat menggunakan berbagai strategi dan cara komunikasi publik, dari mengadakan dengar pendapat, konferensi press, pidato di parlemen, tampil di radio atau televisi, atau bahkan berkomunikasi dengan rakyat menggunakan media sosial. Komunikasi semacam ini memberikan manfaat yang besar tak hanya bagi publik namun juga bagi dirinya, baik sebagai individu maupun sebagai eksekutif untuk mendapatkan dukungan publik.   

         

            Mengawasi Birokrasi

            Setiap eksekutif bertanggung jawab untuk mengimplementasikan keputusan parlemen (sebagai pelaksana undang-undang), dan menjalankan keputusan pengadilan. Guna memenuhi peran ini, pemimpin politik harus mampu mengawasi mesin birokrasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di banyak negara, birokrasi nasional sangat besar dan ruwet. Sistem politik Amerika Serikat memiliki birokrasi nasional dengan sistem organisasi bertingkat-tingkat (multi layered system of organisation), tumpang - tindih antara cabang-cabang eksekutif dan legislatif. Kantor Presiden memiliki team birokrasi yang terpisah dari administrasi Kongres yang juga memiliki kendali dan mesin birokrasi. Lain lagi di Kanada, birokrasi federal berada di bawah pengawasan Kabinet, tugasnya mengelola berbagai departmen, dewan, komisi, dan BUMN. Administrasi pemerintahan merupakan kesatuan (fusion) pelayanan fungsi eksekutif dan legisatif.

            Dapat disimpulkan bahwa peran eksekutif dan administrasi birokrasi adalah untuk menjalankan undang-undang, memastikan semua program pemerintah terlaksana dan berhasil-guna, serta melaksanakan statuta (konstitusi). Tentu saja eksekutif dapat menginisiasi program, seperti ketika menteri Keuangan mengumumkan akan diterbitkannya peraturan tentang pengampunan pajak atau ketika Presiden dan Menteri Luar Negeri mengumumkan niatnya untuk mengevaluasi kebijakan luar negeri.

            Menjalankan Diplomasi dan Menjadi Panglima Militer

            Sepanjang sejarah, diplomasi dan pertahanan keamanan (hankam) tetap menjadi tanggung jawab utama eksekutif pemerintah. Keduanya (diplomasi dan hankam) mejadi faktir intrinsik yang melekat pada aspek keamanan negara, yang membutuhkan kekuatan keputusan dan kerahasiaan dalam proses pembuatan keputusan. Diplomat ditunjuk untuk mewakili kepentingan kepala negara dalam berhubungan dengan negara lain, sehingga merupakan personifikasi kedaulatan serta otoritas eksekutif di manapun ditempatkan. Oleh karena itu, semua diplomat mendapat pengarahan dari,  bertanggung jawab kepada, eksekutif politik.

            Kekuasaan eksekutif dalam wilayah diplomasi antara lain: mengutus atau menerima diplomat, memberi ucapan selamat keada pemerintahan baru serta menempatkan atau menarik hubungan diplomasi, menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan luar negeri, serta aktif dalam negosiasi pembuatan trakta, perjanjian internasional melalui saluran diplomatik atau keikut-sertaan dalam berbagai forum internasional.

            Di semua negara yang memiliki militer, pengendalian kekuatan dilakukan oleh eksekutif. Di beberapa negara, termasukdi Amerika Serikat dan Indonesia, militer berada di bawah kepemimpinan sipil. Hal ini diatur dalam Konstitusi. Konstitusi Indonesia menyatakan Presiden adalah Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia.

            Fungsi Judisial

            Dalam lingkungan judisial, banyak eksekutif politik yang memegang otoritas atau diserahi tugas sebagai pelaksana judisial. Biasanya hal ini diatur dalam konstitusi, eksekutif mendapat tugas untuk mengawasi administrasi umum sistem peradilan dan menjamin ketidak-berpihakan serta keadilan (fairness)  kepada semua warga negara. itulah mengapa, salah satu fungsi utama judisial yang dipegang oleh eksekutif adalah kekuasaan untuk mengangkat hakim. eksekutif bertanggung jawab ata soperasional sistem peradilan dan harus memastikan bahwa tindakan resmi hakim mengacu dan tunduk pada status penghormatan (dignity) sesuai dengan tanggung jawab nasionalnya.

            Eksekutif, dalam hal ini Presiden, memilik hak prerogratif terkait kekuasaan judisial, yakni memberikan grasi, amensti, abolisi yang diberikan secara selektif dan hati-hati.*****