Benarkah Electronic Government (berhasil) Menghemat Biaya?

electronic-government (e-govt) sering di-klaim sebagai upaya penghematan biaya (anggaran) bagi institusi pemerintah. benarkah demikian?

sejatinya, jika dicermati, dari berbagai aksi maupun "upaya pembangunan e-govt yang ramai diwacanakan di berbagai media, baik cetak, elektronik. dibicarakand alam seminar, workshop lokakarya, masih sangat sedikit data yang menyajikan bukti tentang adanya penghematan biaya baik bagi pemerintah sendiri, maupun bagi masyarakat (yang dikatakan sebagai penerima manfaat pembangunan e-govt).

pertama, banyak klaim keberhasilan/kesuksesan e-govt, ternyata masih prediksi alias proyeksi alias masih diharapkan, sebagaimana bisa dilihat dari kata - kata yang acap digunakan "dapat....", "akan.....", "sebaiknya.....", dari pada sebuah laporan realisasi hasil obervasi lapangan yang menyatakan "telah berhasil....."

kedua, sebagian besar proyek-proyek e-gov yang di-kalim telah dan sedang dibangun ternyata hanya sebagian kecil dari "rumah government" atau dalam kata lain masih berupa pilot proyek. hal ini sama saja dengan bermaksud membangun rumah gadan, namun yang baru dibangun bagian halaman depannya saja, badan rumah yang berisi inti dari rumah
pemerintahan elektronik (E-GOVT) masih sedikit yang paham, ataupun kalau ada vendor aplikasi e-govt yang gagah berani menawarkan jasanya, lebih pada membangun "hiasan rumah" dari pada membangun rumahnya itu sendiri.

ketiga, sebagian besar proyek e-govt dirancang berdasar "misi pribadi" yang diproyeksikan seolah-olah aspirasi rakyat. hal ini tercermin jika kita berhasil mewawancara "penggagas" e-govt di masing-masing instansi pemerintah yang konon sudah berhasil membangun e-govt. akan lebih banyak kita dengar kata "saya merencanakan....", atau "saya menginginkan......" .

keempat, setelah "berhasil direncanakan", karena prosedurnya harus tender, sementara "calon konsultan" yang akan ditunjuk untuk mengerjakan proyek tersebut sudah cukup banyak "ber-investasi", dan tidak banyak pejabat (terutama di daerah) yang sudah mumpuni soalan IT dan aplikasi e-govt), maka yang banyak terjadi adalah tender-tenderan, biaya proyek dianggarkan sesuai dengan "keinginan" konsultan (yang tentu saja di dalamnya sudah termasuk faktor "x"), kontrol pengerjaan sepenuhnya diserahkan kepada konsultan. sementara itu, bagi instansi pemerintah yang sudah punya ahli sendiri, polanya agak berbeda, membangun dengan pola "swakelola", yang terakhir ini aku tidak tahu bagaimana urusan administratifnya.

jadi benarkah electronic government telah (berhasil) menghemat biaya?