Saturday, December 11, 2010

mencari alternatif baru dalam pembangunan ekonomi nasional

ingat waktu Prof Bhanoji Rao berdiri di depan kelas regional economic development, kalimat pertama yang meluncur dari mulutnya di sessi introduction, dalam spektrum pembangunan ekonomi suatu negara di ekstreem paling kiri adalah negara - negara yang penguasaan sumber daya ekonomi dari hulu sampai hilir sepenuhnya dikuasai oleh negara, melalui mekanisme perencanaan terpusat; dan di ujung paling kanan adalah negara - negara yang berkeyakinan bahwa sumber daya ekonomi sepenuhnya milik rakyat dan negara hanya berperan untuk melindungi dan memastikan sumber daya ekonomi tersebut dimanfaatkan secara optimal bagi pemiliknya dan bagi negara.

ujung kiri disebut sosialis dan ujung kanan diberi judul kapitalis. mana yang terbaik? di mana posisi Indonesia? apakah ada alternatif selain kapitalis dan sosialis? bagaimana profil "persaingan di antara keduanya (sosialis dan kapitalis) pada dekade terakhir? mungkinkah sosialis dan kapitalis digabung dalam satu sistem ekonomi politik? siapa saja musuh - musuh dari kedua pendekatan ekonomi politik ini?

sebelum menjawab semua pertanyaan di atas, teringat lagi kalimat Prof Mukul Asher, ketika menjelaskan tentang hubungan publik-private dalam suatu perekonomian yang cenderung mengarah ke kapitalis. mengapa dikatakan cenderung mengarah ke kapitalis? jawabnya sederhana dalam ekonomi sosialis-kapitalis, peran pemerintah sangat dominan dan private cenderung di-nihil-kan. artinya semakin sosialis, peran sperekonomian yang dilakukan oleh swasta dalam sektor - sektor strategis semakin kecil sekali (untuk menganti kata nol=zero). jadi dapat dikatakan di negara yang kapitalis pemerintahnya memberi swasta peran yang sangat besar di dalam kegiatan perekonomian dari yang sifatnya ordinary hingga yang strategik.

pergeseran dan interaksi antara pelaku bisnis dan politisi juga mewarnai sejauh mana sumber ekonomi dikelola. semakin banyak pengusaha yang beralih profesi menjadi politisi, dan di pihak lain tidak kalah banyaknya politisi yang berdiri di balik atau di depan panggung publik mendukung kekuasaan dan kekuatan pengusaha. suatu hubungan mutual resiprokal.

tiga paragraf di atas berupaya mengantarkan posisi politik ekonomi (kapitalis versus sosialis), implementasi ekonomi politik (alokasi dan pengelolaan sumber daya ekonomi), dan economy and political behaviors yang lazim terjadi lantaran antara ekonomi dan politik tidak mudah dipisahkan, saling berkelindan.

indonesia, kalau dilihat dari konstisusinya sepertinya ber-missi sosialis yang demokratis, simak saja di Pancasila dan UUD 45. namun apa yang termaktub dalam konstitusi tak serta merta dijalankan secara sinkron dalam realisasinya. Peran Pemerintah lambat laun mengeropos dan digantikan oleh pengusaha yang dalam konteks tertentu mengambil kewenangan yang dimiliki pemerintah. benarkah demikian?

sudah dulu ahh,, mau ketemu pejabat dulu.... besok-besok di sambung lagi...

No comments:

Post a Comment