Apa Kabar E-Government Indonesia?

Seiring pergantian kabinet, diskursus di aras nasional tentang kebijakan penerapan electronic government (e-government) ikut menyusut pula. Setidaknya pada masa pemerintahan Megawati langkah menuju diterapkannya e-government di setiap instansi pemerintah sudah diawali oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dengan berbagai aktivitas seperti pembentukan team kajian kebijakan nasional e-government, penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Electronic Government, sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat pemerintah daerah, hingga pemberian e-government award. Berbagai aktivitas tersebut, memang belum membuahkan hasil yang optimal, namun setidaknya sudah memberikan jejak awal yang perlu ditindak lanjuti oleh kabinet penerusnya. Persoalan yang sekarang terasakan, sejak Oktober 2004 seiring terpilihnya kabinet baru dan menyusul perubahan status Kominfo dari Kementrian Negara menjadi Departemen, justru langkah yang telah diayunkan oleh pendahulunya, terlihat belum ada tindak lanjut, kalau tidak mau dikatakan mengalami kemandegan. Ada apakah gerangan yang terjadi di Departemen Kominfo? Dan adakah persoalan mendasar lain yang menyebabkan lambatnya implementasi e-government di Indonesia? Bagaimana solusinya?