Mengukur Keberhasilan Strategi TIK Nasional

Peran positif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di berbagi aspek kehidupan manusia sudah terbukti dan tidak dapat dinihilkan. Sementara sebagian kecil masyarakat mampu memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kesejahteraannya, masih lebih banyak lagi yang belum bersentuhan dengan TIK. Instansi yang ber-TIK-pun belum semuanya memanfaatkannya secara optimal. Berkali-kali, Pemerintah didukung instansi swasta membangun strategi TIK nasional, mendirikan lembaga, menerbitkan cetak biru, mengalokasikan anggaran, namun sebagian besar masyarakat masih belum merasakan manfaat dari semua upaya tersebut. Apa yang perlu diperbaiki?

Eksekusi Strategi Sebagai Kunci
Mengetahui sejauh mana strategi sudah diimplementasikan sama pentingnya dengan membuat strategi itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan mengapa evaluasi terhadap strategi ICT nasional itu penting, pertama perlu ditelaah, apakah suatu negara sudah memiliki strategi ICT nasional yang kompetitif. Kompetitif dalam pengertian ke dalam negeri terbukti ICT telah memberikan manfaat nyata meningkatkan daya saing, memerbaiki perekonomian, mendukung demokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, menguatkan budaya dan lain sebagainya.

Dalam kenyataannya banyak strategi ICT nasional yang sebenarnya baru berupa perencanaan atau rancangan strategi sehingga belum dapat dilihat apakah yang di-claim sebagai strategi ICT nasional tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, kebanyakan perencanaan strategi yang ada lebih menitik-beratkan pada proses bukan pada luaran (outcome). Praktik semacam ini dapat dipahami karena birokrat masih banyak yang beranggapan bahwa segala sesuatu yang dibuat, dilakukan oleh pemerintah, pasti akan memberi manfaat bagi rakyat. Benarkah demikian? Padahal, dari sisi rakyat, tidak peduli bagaimana pemerintah menyediakannya (proses), yang penting wujud manfaatntya dapat dirasakan. Disinilah potensi konflik muncul.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya guna perencanaan strategi yang sudah dibangun, perlu disempurnakan dengan tindak lanjut implementasi strategi, pengukuran kinerja, analisis dan umpan balik bagi penyempurnaan selanjutnya. Dalam hal ini, eksekusi strategi menjadi isu sentral, dari pada hanya menyibukan birokrat pada aktivitas perencanaan yang dilakukan secara berulang, bahkan cenderung menihilkan semua yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya.
Perencanan harus dioperasionalkan, hasil perlu disajikan. Namun demikian, disadari bahwa mengimplementasikan strategi sehingga semua elemen berfungsi dengan baik sesuai perencanaan dan memberi manfaat jauh lebih sulit dibanding dengan membuatnya. Eksekusi merupakan faktor kritis bagi keberhasilan strategi. Eksekusi merepresentasikan proses disiplin dari serangkaian kegiatan yang saling terkait, melibatkan banyak pihak, dan memungkinkan organisasi (negara, pemerintah, perusahaan) memberi value bagi stakeholder-nya. Tanpa eksekusi yang hati-hati, terukur, dan seksama sasaran perencanaan strategi tidak dapat dicapai, sehingga hanya semacam utopia saja.

Bahkan ketika sudah dijalankan dengan hati-hati sekalipun, masih belum ada jaminan bahwa sebuah strategi akan dapat berhasil. Fakta seperti ini dapat dilihat di beberapa negara yang belum menunjukkan hasil sesuai dengan yang diinginkan, meski strategi telah dijalankan dengan hati-hati. Sama halnya di lingkungan perusahaan, di mana sebuah strategi gagal ketika diimplementasikan, strategi ICT nasional dapat pula mengalami kegagalan ketika diimplementasikan. Di antara banyak faktor penyebab kegagalan eksekusi strategi salah satunya adalah ketika merencanakan strategi, pembuatnya tidak menyadari bahwa dengan strategi yang sedang dibuatnya organisasi akan dibawa ke suatu masa depan melalui metamorfosa yang - bisa jadi – organisasi tersebut tidak atau belum memiliki sumber daya yang cukup untuk membuat strategi menjadi sukses. Salah satu sumber daya strategis adalah dukungan semua pihak, termasuk dari rakyat sebagai calon penerima manfaat.

Indikator Kemajuan
Pakar manajemen selalu mengingatkan pentingnya manajer menentukan tolok ukur guna mengetahui sejauh mana posisi relatif kinerja terhadap sasaran. Dengan menggunakan tolok ukur, pada umumnya dalam format kuantitatif, manajer dapat mengatakan bahwa dirinya telah mendekati atau masih jauh dari sasaran yang telah ditetapkan. Birokrat pemerintah-pun, jika mendekalarasikan sasaran tugasnya kepada publik, telah menciptakan peluang bagi masyarakat untuk menilai apakah kinerjanya di bawah, tepat atau di atas standar sasaran.

Sayangnya, hampir sudah menjadi tradisi di kalangan pemerintahan, pernyataan strategi (strategic intent) yang berisi sasaran pembangunan hampir selalu diwarnai dengan kalimat kualitatif, normatif, bombastis. Seolah-olah untuk memukau perhatian masyarakat, namun sejatinya sengaja menciptakan ruang perlindungan bagi birokrat, teknokrat, politisi yang membuat kebijakan publik tersebut agar bila tidak tercapai, ada peluang untuk menghindar dari tanggung jawab.

Perilaku semacam ini – rupanya- terjadi juga dalam perencanaan strategi ICT Nasional. Hal ini dapat dilihat dari masih dominannya sasaran kualitatif dari pada pernyataan tentang sasaran kuantitatif dalam dokumen resmi yang diterbitkan Departemen terkait. Memang ada disebutkan sasaran berupa angka, namun angka tersebut merujuk ke tahun, bukan merujuk pada kuantitas indikator – indikator kemajuan adopsi ICT oleh masyarakat.

Lalu, apa saja sebaiknya indikator kemajuan pembangunan ICT nasional yang sebaiknya disajikan ke hadapan publik? Ada beberapa indikator yang digunakan negara – negara sedang membangun, antara lain: kontribusi output sektor ICT terhadap GNP; penetrasi dan tingkat penyebaran telepon tetap, telepon selular; jumlah dan sebaran PC, pengguna Internet, host Internet, penyedia akses Internet, penyedia konten Internet; literasi penduduk, pegawai pemerintah, pejabat publik terhadap ICT; belanja (modal dan operasional) instansi swasta dan pemerintah untuk mengadakan ICT; jumlah pengusaha dan nilai bisnis industri dalam negeri penyedia layanan ICT (pembuat piranti lunak, perangkat keras, dan lain-lain); jumlah paten terkait dengan produk dan jasa ICT; dan izin yang diterbitkan pemerintah untuk penanaman modal dalam industri produk dan jasa ICT.

Upaya transparan dan melibatkan peran serta masyarakat yang telah ditunjukkan oleh dua Menteri TIK sebelumnya perlu diapresiasi dengan meningkatkan intensitas hubungan kemitraan pemerintah-swasta. Pemerintah-pun sebaiknya menerbitkan strategi ICT nasional yang terukur dan mudah dipahami masyarakat.*****